peraturan perlindungan data pribadi. JAKARTA, KOMPAS. peraturan perlindungan data pribadi

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta. Hingga saat ini peraturan yang ada (exisiting. Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. 1/POJK. Keamanan siber menjadi perhatian publik setelah berbagai kasus peretasan data dengan jutaan data pribadi. penipuan, pencurian data nasabah, serta kegagalan transaksi. Di pasal tersebut data pribadi dinilai sebagai “privasi” ( privacy rights) dan bagian yang tak terpisahkan dari. Meskipun baru berbentuk RUU yang sudah. Setelah BPJS Kesehatan, kasus serupa kini menimpa Kementerian Kesehatan. Di Indonesia, pelindungan data pribadi telah diatur sejumlah peraturan perundang-perundangan. Masa Transisi Mewakili Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, Josua Sitompul menjelaskan upaya perlindungan terhadap data pribadi juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP Nomor 82 Tahun 2012 yang kemudian diturunkan di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada September 2022. . Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4. ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang. Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak. Dapatkan. Dilihat dari draf RUU PDP terbaru hasil keputusan Tim Perumus (Timsus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tanggal 29-30 Agustus 2022 menyebutkan akan ada lembaga. penyimpanan;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik . Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia. Foto/SINDOnews. Karena itu, Indonesia hanya mengukur jaminan perlindungan hukum yang terkait dengan data pribadi, setidaknya dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945, Pasal 28G) dan sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi seperti UU No. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) nomor 20 Tahun 2016. pdf. 7 Tahun 2015; PERPRES No. Kewenangan Lembaga Perlindungan. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; h. Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. UU Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD. Transparansi. Tentang perlindungan terhadap privasinya. Jakarta, KomIT – Akhirnya Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016, meskipun masukan dari Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) yang baru lahir, belum tertampung dari beberapa kali panel diskusi publik. Indonesia Resmi Punya UU Perlindungan Data Pribadi. penyimpanan; d. Peraturan Terjemahan Peraturan. TEMPO. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU PDP disahkan setelah melewati proses panjang sejak. Jakarta, 28 September 2022. PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN 1. Tidak hanya peraturan dan undang-undang di atas saja, guna melindungi keamanan data konsumen di perusahaan, pemerintah pun mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pelindungan data pribadi merupakan kewajiban pemerintah dan hak setiap orang yang telah dijamin dengan UUD 1945. POJK Nomor 1/POJK. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, S. Dari pengaturan yang ada berdasarkan Permenkominfo No. Bahkan hasil riset Elsam, perlindungan data pribadi. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan j. Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Negara hukum, teori hierarki. REPUBLIKA. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: a. PELINDUNGAN DATA PRIBADI. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK KONSIDERANS. Pengaturan hukum tentang data pribadi di Indonesia dapat dikatakan sangat mencemaskan, dikarekan masih belum terdapat unifikasi hukum dibidang hukum siber khususnya dalam perlindungan data pribadi. 19 Tahun 2016-- hanya mengatur perlindungan data pribadi dalam satu pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Data Pribadi ini mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan. Regulasi tersebut memberikan penyesuaian bagi negara-negara Eropa terhadap realitas mengenai penggunaan teknologi digital. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki peraturan tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Akibatnya bermunculan kasus kehilangan data dan pencurian data. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) resmi disahkan menjadi undang-undang. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; h. jenis kelamin; c. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: a. Berbicara. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Baca juga: UU Perlindungan Data Pribadi: Jenis Data dan Sanksi Pidananya. Dalam UU PDP tersebut, diatur sejumlah ketentuan. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan. Simak selengkapnya!. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan tersebut dikhawatirkan justru menambah masalah tentang pengaturan data pribadi di Indonesia, ketimbang menyelesaikannya. Pejabat atau petugas dimaksud harus ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan. Sebenarnya, peraturan tentang perlindungan data pribadi sudah ada sejak lama, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Ini memiliki konsekuensi langsung. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya berisi tentang jenis data pribadi sebagainana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Peraturan ini disahkan pada 24 November 2020 dan akan berlaku efektif 24 Mei 2021. Setyawati (2018) menyebut, contoh perlindungan data pribadi yang komprehensif bisa dilihat. Lalu, institusi dan entitas apa saja yang akan terdampak oleh UU ini? UU ini mengatur bahwa lembaga negara, BUMN, dan korporasi pada umumnya adalah subjek hukum yang harus mematuhi dan memenuhi semua ketentuan dalam UU terkait. Penantian panjang atas regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia telah usai. Tersebarnya peraturan data pribadi di berbagai sektor menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha untuk dapat menentukan aspek kepatuhan hukum yang selaras dengan UU PDP, terlebih bagi pelaku usaha yang menjalankan lebih dari satu aktivitas usaha. UU PDP ini diharapkan dapat menjadi tameng hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara. Sementara,. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo 20/2016). KOMPAS. Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. JAKARTA – Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Pembahasan RUU PDP yang paling lama dibahas dalam masa persidangan DPR tahun 2020-2021. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. pemrosesan Data Pribadi dilakukan. Disisi lain, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang telah disahkan DPR pada September 2022 lalu, data pribadi dijelaskan sebagai berikut:. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan tersebut nantinya menjadi aturan khusus sekaligus penegasan atas beberapa peraturan. Perlindungan Data Pribadi. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. com - Indonesia memiliki UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Persoalan perlindungan data pribadi menjadi amat strategis hak privasi seseorang dilanggar seperti pencurian data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, e-mail, nomor telepon, rekening bank, bahkan sampai riwayat kesehatan. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. "Peraturan itu di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi yang baik bila terjadi. Definisi yang sama juga diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau MasyarakatPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan persyaratan utama GDPR, memberikan contoh cara kerjanya dalam. com - Tersebarnya data-data Presiden Joko Widodo berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksinasi Covid-19 menambah urgensi untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. RUU Perlindungan Data Pribadi diusulkan oleh pemerintah dan mulai dibahas di DPR pada 24 Januari 2020. Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya disahkan. Liputan6. Definisi 2. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP masih buntu. Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berpandangan bahwa tindak lanjut Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (UU. TEKS. Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR) Uni Eropa menetapkan standar penting secara global untuk hak privasi, keamanan informasi, dan kepatuhan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018. Penulis melakukan analisa dengan melihat peraturan negara luar untuk melihat apakah di negara luar serupa mengatur seperti bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang. JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menandatangani UU RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 9 Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang- undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur. 2. mengkomparasikan peraturan Uni Eropa dan Singapura sebagai rujukan peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mutakhir . Menurutnya, pengetatan pengaturan penyimpanan data ini telah memiliki payung hukum yakni aturan turunan Undang-undang No. Artinya saat ini selain penting untuk mengungkap peretasan data konsumen Tokopedia,. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 9. pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data Pribadi yang bersifat umum. pemusnahan Data Pribadi. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses Perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,. 11 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Adapun dalam Pasal 1. Peraturan Pemerintah No. Jutaan data dan informasi kesehatan milik warga negara Indonesia (WNI) bocor lagi. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) –sebagaimana diubah dengan UU No. com, Jakarta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan presiden yang akan menjadi turunan dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditargetkan selesai akhir tahun 2023. Namun sebenarnya. com. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. Daftar Isi. Mulai dari sektor telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan, hingga sektor kesehatan. dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) yang dipublikasikan pada Rabu, 2 Januari 2013 dan dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 4 Agustus 2020. Indonesia telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) setelah disahkan oleh parlemen pada pertengahan September lalu. Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, S. pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data 2016, No. Data pun dipertukarkan secara lintas negara sehingga perlu ada kesetaraan dalam aturan perlindungan data pribadi secara internasional. 8. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71 pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, PP 71/2019 pasal 26 ayat (1) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan,. perolehan dan pengumpulan; b. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-1. Undang-undang ini mewajibkan seorang DPO memiliki pengetahuan khusus dan keahlian tentang hukum privasi dan praktik perlindungan data pribadi, mempunyai kemampuan memenuhi tugas dan memiliki kualitas profesional. Esri telah menunjuk Petugas Perlindungan Data (Data Protection Officer atau DPO) dan Perwakilan UE. Namun, peraturan perundang-undangan yang sudah ada, atau disebut ius constitutum terkait pelindungan data pribadi masih bersifat sektoral sehingga belum terpusat dan tidak ada pengaturan di. Data pribadi berkaitan dengan rahasia dan bersifat personal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia dan kehidupannya. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menentukan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak berhasil mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi dalam menjalankan usahanya. Berupaya melindungi. keilmuan hukum ke depannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Dalam melindungi dan menjamin hak data pribadi, ada 8 asas pelindungan data pribadi yang menjadi landasan UU PDP. Melindungi data pribadi pula harus didasari oleh kesadaran individu yang bersangkutan. 27 Tahun 2022. penyalahgunaan data pribadi sebagaimana telah diuraikan pada BAB I sebelumnya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rayat tengah membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (), yang ditarget selesai pada pertengahan Desember. Lebih lanjut, dalam konsiderans Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020, pelindungan data pribadi dinyatakan sebagai salah satu hak asasi manusia yang merupakan perlindungan dari diri pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jika kita lihat secara seksama, hak-hak sebagai pemilik data pribadi lebih lengkap diatur dalam RUU PDP dibandingkan peraturan menteri diatas, sehingga perlindungan atas hak-hak pemilik data pribadi akan lebih maksimal. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dua aturan pelaksananya. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; Baca Juga: Cegah Kebocoran, Bank-Bank Perkuat Sistem. JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menerbitkan UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mewajibkan setiap pengendali data pribadi, termasuk instansi pemerintahan, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi. Pada Pasal 46 UU PDP ditegaskan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 07/2022. Jodi Santoso. Cavey mengatakan, kegagalan mematuhi berbagai regulasi yang berkembang oleh suatu organisasi, tidak hanya memiliki implikasi keuangan seperti denda, kehilangan pangsa pasar, bahkan nilai saham, tetapi juga bisa merusak kepercayaan yang dibangun perusahaan. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan per 20 September 2022 diharapkan memberikan dampak yang positif dan menjadi solusi terhadap tingginya. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Sehingga penting adanya perlindungan hukum nasabah pengguna mobile banking di Indonesia, mengingat bank. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf. Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan mengesahkan Undang-undang. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan. Berbeda dengan Indonesia, setidaknya ada lebih dari 30 undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. 17 Oktober 2022. 2022. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”14. (2) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Namun RUU PDP sampai saat ini belum disahkan, sehingga dasar hukum yang berlaku saat ini adalah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2020.